Separuh Penduduk Dunia Hidup Dari Potensi Laut Timur Indonesia

April 13, 2009 at 5:26pm

Potensi perikanan dan kelautan di Indonesia hingga kini masih menjadi sorotan yang serius dari berbagai kalangan di tanah air. Pemerintah di nilai belum sungguh-sungguh mengelola kekayaan yang ada bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Sebaliknya, potensi yang ada justru dibiarkan dijarah oleh pihak asing tanpa adanya tindakan yang tegas.

"Negeri ini jelas sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Salah satunya, hasil dari potensi perikanan dan kelautan di Indonesia Timur selama bertahun-tahun telah dinikmati oleh hampir separuh penduduk dunia, namun masyarakat disekitarnya tidak merasakan hasilnya" ungkap Mantan KASAD, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu kepada KBO Maluku disela-sela diskusi Publik yang diselenggarakan di Gedung DPR RI, Senin (26/5) Jakarta.

Menurutnya, sudah saatnya seluruh elemen bangsa yang cinta negeri ini bangkit berperan aktif guna menyelamatkan sumber-sumber kekayaan nasional yang makin tergadai dan terancam punah.

Jika potensi sumber daya nasional kita dibiarkan tanpa adanya upaya tepat bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia, maka hal itu sangat bertentangan dengan semangat konstitusi yang kita anut.

"Secara ideologi maupun konstitusi sudah jelas dan tegas menekankan bahwa sumber-sumber kekayaan alam adalah milik bangsa Indonesia yang harus diperuntukan bagi tujuan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Dengan demikian kita tidak bisa membiarkan kekayaan alam nasional dieksploitasi secara tidak adil dan tanpa memberikan kontribusi jelas kepada bangsa dan negara," ujar Ryamizard.

Ia menilai, lepasnya sejumlah pulau-pulau terluar yang terjadi pada era kini adalah masalah yang serius dan perlu adanya upaya antisipasi oleh para penyelenggara negara.

"Selain potensi alam yang tidak dikelola secara adil dan proporsional, juga di sisi lain, kini muncul dirongrongan dari dalam negeri maupun pihak asing dengan berbagai upaya untuk memecah belah bangsa dan negara. Ini bukan persoalan yang sepele, harus segara disikapi secara tegas dan tanpa kompromi," tegasnya.

Acara diskusi publik yang dihadiri ratusan aktivis mahasiswa dan politisi Senayan, berlangsung menarik saat Ryamizard tampil dengan ciri khas dengan komentarnya yang tegas dan lugas seputar persoalan aktual bangsa yang terjadi saat ini.

Ryamizard yang tampil sederhana dengan mengenakan batik berwarna biru dipanelkan dengan pembicara, Anhar M. Gonggong, Syamsudin Haris dan sejumlah tokoh dan pengamat lainnya.

Sumber: Kantor Berita Online Maluku 260508

Read More

Tembakan, Pasukan Cadangan dan Kehadiran Pemimpin

June 26, 2011 at 8:10pm

Faktor-faktor apakah yang sangat mempengaruhi hasil akhir sebuah perang? Tembakan, pasukan cadangan dan kehadiran pemimpin, demikian dikatakan oleh Ryamizard Ryacudu dalam diskusi Pembasisan Pancasila Pergerakan Kebangsaan yang sekarang ini telah memasuki tahun ke tujuh dengan Pergerakan Kebangsaan. Diskusi yang dimulai dengan sharing pengalaman dan perkembangan ke depan terkait dengan gambaran Pembasisan Pancasila tahap ke dua ini dilaksanakan di BSD, 15 Juni 2011.

Melawan senyawa oligarki politik-pemburu rente, poros utama aktor penggerak korupsi dan penjarahan kekayaan alam Indonesia, ini haruslah dimaknai juga sebagai sebuah perang. Perang dalam arti yang sesungguhnya. Layaknya perang melawan penjajah, perang melawan senyawa oligarki politik-pemburu rente ini adalah juga perang untuk membebaskan NKRI ini dari kolonisasi yang dilakukan oleh senyawa oligarki politik-pemburu rente.

Lihatlah betapa besar yang dipertaruhkan dalam kolonisasi NKRI yang dilakukan senyawa oligarki politik-pemburu rente  –yang ini bisa kita lihat dari data moderat tergerusnya APBN karena tindak korupsi yang mencapai hampir 30 % besarnya, kekayaan alam Indonesia dari berbagai tambang, minyak, emas, tembaga, batu bara, juga kekayaan hutan, satwa-satwa langka, kekayaan laut dan seterusnya. Maka janganlah kita berpikir bahwa melawan senyawa oligarki politik-pemburu rente di Indonesia itu medan perangnya ada di atas meja. Sekali lagi, ini adalah perang dalam arti yang sesungguhnya.

Maka, kalau sekarang banyak dari kita merasa masghul terhadap kemungkinan hasil akhir perang melawan senyawa oligarki-pemburu rente ini, atau yang dalam faktanya kita merasakan bagaimana korupsi terus berkembang-biak dan merebak seakan tidak pernah merasa kenyang, itu dapat kita lihat juga sebagai gagalnya tiga faktor yang sudah kita sebut di atas, yaitu bagaimana tembakan kepada para koruptor terasa tumpul, pasukan cadangan yang tidak membuat gentar dan ketidak-hadiran seorang pemimpin di medan perang.

Kita lihat bersama bagaimana tembakan kepada para koruptor itu sering dilihat  oleh banyak rakyat Indonesia sebagai sebuah pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, atau istilah-istilah yang muncul sebagai tebang pilih dan pembiaran. Tanpa seorang ahli militer-pun, rakyat sudah merasakan bagaimana tembakan dalam perang melawan koruptor ini tidak berjalan di atas jalur kemenangan. Barisan depan pasukan cadangan yang seharusnya menggetarkan senyawa oligarki-pemburu rente juga seakan lumpuh bahkan sebelum masuk medan pertempuran yang sesungguhnya. Penangkapan hakim, jaksa dan kasus-kasus yang melibatkan aparat kepolisian serta kasus semacam Nazaruddin, Bendahara Umum Partai Demokrat, mengindikasikan bagaimana barisan depan pasukan cadangan ini sudah sedemikian rapuh.

Jika tembakan yang dilepas negara terlalu sering tidak dalam jalur kemenangan, maka pada titik tertentu rakyat tentu akan melepaskan tembakan langsung tanpa menunggu aba-aba dari negara. Jika barisan depan pasukan cadangan terus menerus menjadi rapuh, bukan tidak mungkin pada titik tertentu rakyat sebagai pasukan cadangan semesta yang sesungguhnya akan maju bersama masuk dalam medan perang. Inilah salah satu kemungkinan yang harus diperhitungkan ketika kepercayaan terhadap penyelenggara negara semakin mendekati titik nadirnya. Inilah salah satu yang harus diperhitungkan ketika kolonisasi NKRI oleh senyawa oligarki politik-pemburu rente semakin menghimpit kesejahteraan hidup rakyat tetapi pada saat yang sama penyelenggara negara justru terlalu sibuk melindungi punggungnya sendiri daripada punggung rakyat.

Lalu bagaimana dengan kehadiran pemimpin? Atau tepatnya, bagaimana dengan ke-tidak-hadiran pemimpin dalam perang membebaskan NKRI dari kolonisasi NKRI yang dilakukan dengan seakan tanpa pernah merasa kenyang oleh senyawa oligarki politik-pemburu rente sekarang ini? ***

http://www.pergerakankebangsaan.org/?p=983

Read More

MEMBANGUN KARAKTER NEGARA PANCASILA

October 12, 2012 at 8:11am

Membangun Karakter Bangsa harus dimulai dengan Membangun Karakter Negara Pancasila. Atas permintaan banyak teman di berbagai daerah di Indonesia, Karakter Negara Pancasila yang saya sampaikan dalam berbagai kesempatan diskusi & seminar ini saya publikasikan. Semoga bermanfaat.

MEMBANGUN KARAKTER NEGARA PANCASILA
RYAMIZARD RYACUDU

Disampaikan pada acara Diskusi Kebangsaan di Rembang pada tanggal 29 September 2012

PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan lahir-batin kepada kita semua sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk berdiskusi tentang karakter negara. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Beberapa hari yang lalu teman-teman saya menghadiahi saya beberapa buku filsafat. Salah satu dari buku-buku itu adalah tulisan saudara Setyo Wibowo yang mengulas pikiran filsuf Yunani yang bernama Platon tentang keberanian. Di salah satu halaman dari buku itu saya menemukan istilah “eristik” yang artinya menunjuk pada sebuah diskusi atau perdebatan yang dilakukan melulu untuk kenikmatan berdebat itu sendiri. Apa yang ditulis oleh saudara Setyo Wibowo kiranya pas sekali untuk memotret keadaan kita sekarang ini.

Di dalam negara demokrasi setengah matang seperti Indonesia sekarang ini, hampir setiap hari kita menyaksikan debat publik mengenai banyak hal di televisi dan koran-koran yang sebagian besar hanya dilakukan untuk perdebatan itu sendiri. Perdebatan seringkali hanya menjadi sebuah arena untuk saling membantah tanpa henti dan menghasilkan “bunyi-bunyian” yang sama sekali terlepas dari kebiasaan bertindak mereka yang terlibat dalam debat.

Mutu perdebatan juga seringkali tidak mendidik masyarakat. Perdebatan seringkali hanya menjadi forum untuk saling memukul dan jauh dari kearifan untuk mencari solusi dan kebenaran. Mudah-mudahan diskusi hari ini, yang dihadiri oleh adik-adik pewaris masa depan bangsa, dapat terhindar dari sindrom “erestik” tadi. Marilah kita upayakan agar kita dapat keluar dari kemelut yang ditimbulkan oleh demokrasi setengah matang sekarang ini; dan menuju kearah demokrasi yang matang, demokrasi yang didukung oleh “arete” atau keutamaan para pengembannya.

NEGARA PANCASILA

Term of Reference diskusi yang saya terima bersama-sama dengan undangan untuk menjadi salah satu nara-sumber dalam diskusi hari ini, dengan cukup jelas mengatakan bahwa NKRI adalah negara yang dibentuk dengan sengaja oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia lahir lebih dulu, baru kemudian NKRI. Bangsa Indonesia dengan sengaja membentuk NKRI untuk (1) melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Negara terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semuanya dengan gamblang dapat kita baca dalam Pembukaan UUD 1945.

Yang perlu ditegaskan di sini adalah, NKRI yang dibentuk oleh bangsa Indenesia itu adalah bukan negara yang dibentuk tanpa tujuan. NKRI tidak dibentuk begitu saja yang tujuannya diserahkan kepada penyelenggara kekuasaan negara yang terpilih; atau dengan kata lain, penyelenggara kekuasaan negara tidak dipilih dengan “mandat kosong” untuk dengan semaunya menentukan arah kemudi negara.

Dalam konstruksi pikiran Pembukaan UUD 1945, Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pokok kaidah fundamental negara dan menjadi norma tertinggi dalam hirarkhi sistem norma hukum negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan norma dasar yang menciptakan semua norma-norma yang lebih rendah dalam sistem norma hukum. Pancasila seharusnya juga menentukan berlaku atau tidaknya norma-norma hukum yang ada di bawahnya itu.

Dalam konstruksi pikiran Pembukaan UUD 1945 itu Pancasila diwujudkan melalui pembuatan dan pelaksanaan kebijakan negara (konstitusi, undang-undang negara, peraturan pemerintah, dan seterusnya) serta terungkap dalam praktek dan kebiasaan bertindak para penyelenggara kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dari pokok-pokok pikiran ini, ada dua hal yang perlu digarisbawahi di sini tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila terwujud dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, yaitu

1. Negara Pancasila akan terwujud apabila kebijakan negara (konstitusi, undang-undang negara, peraturan-peraturan pemerintah, dan seterusnya) yang diterbitkan sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
2. Praktik-praktik dan kebiasaan bertindak penyelenggara kekuasaan negara menjalankan dengan benar semua kebijakan negara yang sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut

Memang benar kalau perwujudan Pancasila itu akan menjadi lebih sempurna kalau didukung oleh moral individu-individu warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi yang harus selalu diingat adalah bahwa yang primer Pancasila itu adalah dasar negara, Pancasila adalah “moral negara” yang seharusnya mengatur perilaku negara. Kalau Pancasila juga dikehendaki menjadi “kaidah moral individual” tiap-tiap warga negara itu sifatnya sekunder. Pertama-tama perhatian kita haruslah ditujukan kepada yang primer, baru kemudian kepada yang sekunder. Kritik kita pun pertama-tama haruslah ditujukan kepada yang primer, bukan kepada yang sekunder. Ilustrasi berikut dengan sederhana dapat memberikan gambaran mengapa perhatian kita pertama-tama harus kita tujukan kepada yang primer, bukan kepada yang sekunder: Kalau anak saya tidak mengerti patriotisme, sebagai seorang prajurit hati saya memang sangat sedih; tetapi bangsa ini tidak akan runtuh hanya karena ketidakmengertian anak saya. Tetapi kalau yang tidak mengerti patriotisme adalah negara maka dampaknya kepada nasib bangsa akan memilukan. Bangsa ini akan menjadi budak dan bulan-bulanan bangsa-bangsa lain di tengah-tengah arus globalisasi yang mendera.

Pertanyaan berikutnya yang kemudian muncul adalah: Lalu di mana posisi dan kewajiban warga negara dalam mewujudkan Pancasila? Kewajiban pokoknya adalah menjalankan kebijakan negara yang berupa peraturan-peraturan negara. Apabila seorang warga negara dengan benar sudah menjalankan peraturan-negara yang benar, yaitu peraturan-peraturan negara yang memang sudah sesuai dengan Pancasila, maka dengan melaksanakan peraturan-peraturan itu warga negara tersebut dengan sendirinya sudah melaksanakan Pancasila. Persoalan baru timbul ketika warga negara tersebut harus melaksanakan peraturan-peraturan negara yang tidak benar, yaitu peraturan-peraturan negara yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau ia tetap melaksanakan peraturan-peraturan negara yang bertentangan dengan Pancasila tersebut sama artinya dengan ikut mengubur Pancasila. Tetapi kalau ia tidak melaksanakan atau bahkan melawan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Pancasila tersebut sama artinya dengan menjadi warga negara yang tidak baik. Dihadapkan pada persoalan seperti ini, seorang warga negara yang kritis akan menghadapi dilema. Manakah yang harus diturut? Menjadi warga negara yang baik tapi ikut mengkhianati Pancasila ataukah menjadi pemeluk teguh Pancasila tapi menjadi warga negara yang tidak baik. Jawaban atas “teka-teki” ini saya serahkan kepada saudara-saudara di sini.

KARAKTER NEGARA PANCASILA

Kalau seseorang harus mengambil keputusan dalam situasi sulit atau menghadapi dilema seperti warga negara yang harus memilih “tetap menjadi Pancasilais tapi melawan peraturan negara ataukah tetap menjalankan peraturan negara yang bertentangan dengan Pancasila,” maka pilihannya itu sangat ditentukan pertama-tama oleh karakter yang dimiliki oleh orang tersebut, bukan oleh pengetahuan atau keahlian teknisnya.

Demikian juga negara. Kalau suatu negara harus mengambil keputusan dalam situasi sulit atau situasi dilematis maka pilihan keputusannya juga sangat ditentukan oleh karakter yang dimiliki oleh negara tersebut. Negara dapat memilih jalan yang gampang bagi pemerintah tapi menyulitkan masyarakat atau sebagian masyarakat; dan negara juga dapat memilih jalan yang sulit dan terjal yang harus dilalui pemerintah tapi dirasakan adil dan menenangkan masyarakat. Apakah negara akan memangkas subsidi BBM untuk merespons melambungnya harga minyak dunia dan meminta rakyatnya untuk “sedikit menderita” atau negara akan mencari jalan lain yang sulit dan mungkin juga membahayakan dirinya untuk mempertahankan kesejahteraan rakyatnya. Keputusan akhirnya sangat ditentukan oleh karakter negara saat ini, bukan semata-mata atas hitungan angka-angka di atas kertas.

Seorang kapten kapal, ketika melihat kapalnya dalam keadaan bahaya dan mulai tenggelam, yang harus dipikirkan lebih dulu adalah keselamatan penum-pang, baru kenudian keselamatan crew, dan yang terakhir keselamatan dirinya. Ketika kapal berada dalam keadaan sulit, seorang kapten kapal tidak pernah menghitung-hitung untung-rugi untuk keselamatan penumpang-penumpangnya. Sebagai orang terakhir yang keluar dari kapal, mungkin ia akan menghadapi bahaya yang lebih besar dari lainnya. Etos kerja seorang kapten kapal inilah yang seharusnya menjadi etos kerja negara. Ketika negara harus mengambil keputusan dalam situasi sulit atau situasi dilematis, yang pertama kali harus dipikirkan adalah bagaimana meringankan beban rakyat meskipun ada risiko yang besar yang harus dihadapi pemerintah. Pemerintah jangan melulu mencari jalan mudah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan negara dan membebankan bagian yang terberat kepada rakyatnya.

Di depan sudah saya katakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara haruslah mengatur “moral negara,” mengatur perilaku negara; dan oleh karenanya haruslah tercermin dalam karakter negara. Dalam praktek sehari-hari, karakter negara akan terungkap pada semangat dan kebiasaan bertindak penyelenggara kekuasaan negara dalam membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan negara. Kalau semangat dan kebiasaan bertindak sehari-hari penyelenggara kekuasaan negara adalah semangat dan kebiasaan bertindak untuk memanfaatkan negara sebagai alat untuk memperkaya diri dan memupuk kekuasaan kelompoknya sendiri –seperti yang hampir tiap hari diungkap televisi dan media-massa lainnya, jelas itu tidak mencerminkan karakter negara Pancasila, Rakyat menyangsikan kejujuran negara. Kalau penyelenggara kekuasaan negara juga selalu mencari jalan mudah bagi dirinya sendiri dan membebankan yang berat kepada rakyat, itu pun tidak mencerminkan karakter negara Pancasila. Rakyat menyangsikan ketabahan dan keuletan negara dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Rakyat juga menyangsikan keberanian negara untuk selalu setia kepada Pancasila dan konstitusi negara dalam menghadapi tekanan-tekanan politik domestik maupun global. Karena rakyat hanya melihat dan merasakan kehadiran negara dari apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan penyelenggara kekuasaan negara lainnya, maka rakyat pun bisa sampai pada ke-simpulan: negara tidak lagi memiliki karakter.

Di bawah tekanan globalisasi sekarang ini, lebih-lebih dengan keterpurukan perekonomian Indonesia dalam krisis moneter 1997-98, sangat sulit bagi negara untuk menegakkan kedaulatannya. Para penyelenggara kekuasaan negara nampaknya sudah tidak sanggup lagi untuk mengoperasikan Pancasila dalam pembuatan maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Pembuatan kebijakan negara sekarang ini lebih merujuk pada keinginan dan tekanan Dana Moneter Internasional (IMF) serta negara-negara adidaya; dan pelaksanaan-nya mengikuti keinginan dan kepentingan kelompok-kelompok dominan dalam kekuasaan negara. Dan sekarang, meskipun reformasi sudah berlangsung lebih dari tiga belas tahun, Indonesia masih belum dapat mewujudkan kedaulatannya. Hanya negara yang mempunyai karakter yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini.

Untuk membangun karakter negara Pancasila, paling tidak ada dua jalan yang dapat ditempuh. Pertama, dengan mengajukan “permohonan” kepada para penyelenggara kekuasaan negara untuk dengan sukarela mengubah dan membangun inner qualities atau standar-standar moral yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya serta menghindari kebiasaan bertindak yang memperalat atau memanipulasi negara untuk kepentingannya sendiri.Kedua, dapat dilakukan dengan mengerahkan kekuatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pembuatan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang baru serta meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang sudah diberlakukan tetapi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila negara bekerja di bawah pengawasan ketat rakyatnya, ini akan mendorong negara untuk memperbaiki dan mengembangkan inner qualities-nya, mengikuti dinamika yang ada dalam masyarakat. Karakter negara akan terbangun ketika kontrol masyarakat berhasil “memaksa” penyelenggara kekuasaan negara mengubah dan mengembangkan inner qualities-nya.

PENUTUP

Sebagai penutup saya ingin menegaskan bahwa membangun karakter negara adalah bagian dari membangun diri kita sendiri; dan oleh karenanya membangun karakter negara adalah menjadi tugas kita semuanya. Founding Fathers negara kita telah dengan susah payah membidani lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sekarang menjadi tugas kita untuk merawatnya. Suatu bangsa akan menjadi besar dan kuat bukan oleh bangsa lain, demikian juga lemah dan hancurnya juga bukan oleh bangsa lain, melainkan oleh bangsa itu sendiri. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut-ikut urun rembug dalam diskusi siang hari ini.

Rembang, 29 September 2012

Read More

Riwayat Pribadi Ryamicard Ryacudu

Mantan Pangkostrad ini senantiasa meminta kekuatan lahir dan batin agar mampu menjalankan amanah sebagai tentara yang bertaqwa dan dimuliakan Allah.

Prajurit pejuang ini selain sangat irit bicara soal politik, juga dikenal taat menjalankan ibadah agama. Sejak masa muda, ia bercita-cita dan bertekad menjadi prajurit yang baik, profesional dan bertakwa.

Ryamizard Ryacudu lahir dan dibesarkan dalam keluarga tentara. Ayahnya yang bernama Ryacudu (almarhum), adalah seorang brigadir jenderal TNI purnawirawan yang ketika berdinas aktif dikenal sebagai seorang pengagum dan kepercayaan Proklamator, Presiden Republik Indonesia Pertama (1945-1966)
Presiden Soekarno.

Keluarga ini juga dikenal sangat menekankan pentingnya pendidikan agama. Maka ketika kecil, Ryamizard dijuluki "Si Hadis" karena kepandaiannya menghafal sejumlah hadis Rasulullah. Panggilannya meningkat lagi menjadi "Pak Kiai" saat ia taruna militer.

Ia memang taat menjalankan ibadah agama, salat lima waktu dan puasa sunnah Senin-Kamis. Ketika menjabat Pangdam V Brawijaya pun, dengan pangkat jenderal bintang dua, dia sering mengikuti berbagai macam kajian keagamaan termasuk tasawuf dan tarekat dengan berpegang pada Al-Qur'an dan hadis Rasul.

Sehingga ia tersepuh menjadi seorang prajurit yang memiliki bekal kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, yang menuntunnya menjadi prajurit profesional yang baik dan bertaqwa. Selain dengan mengandalkan kedalaman kecerdasan dan keterampilan kemiliteran (intelektual) dan pengendalian emosi (kecerdasan emosional), dia senantiasa meminta kekuatan lahir dan batin (kecerdasan spiritual) agar mampu menjalankan amanah sebagai tentara yang bertaqwa dan dimuliakan Allah.

Kebanggaan akan figur ayah menjadi alasan utama Ryamizard memutuskan masuk tentara. Tidak ada unsur keterpaksaan. Kebanggaan akan figur itu disebabkan oleh sang ayah selain sangat menekankan pentingnya pendidikan agama dalam keluarga, sepanjang berkarir di militer pun si ayah mengabdikan seluruh hidupnya bagi bangsa dan negara. Pesan Sang Ayah kepada Ryamizard adalah agar menjadi tentara yang profesional.

Selain memedomani pesan tersebut, sikap keras ayah ikut pula diwarisinya. Dia melihat bahwa negara ini adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Karena itu, kalau ingin negara ini aman tenteram, maka seluruh bangsa Indonesia sendirilah yang harus membuatnya.

Dalam menjalankan tugas, ia selalu berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Hal itu didorong keinginannya menjadi prajurit yang baik, profesional dan bertakwa.

Ia pun telah menjadi seorang prajurit sejati yang profesional, sesuai keinginan sang ayah. Komitmen profesionalisme militer itu pernah ditunjukkannya bersama rekan-rekan seangkatannya lulusan AMN 1973, dalam buku "Indonesia Baru dan Tantangan TNI, Pemikiran Masa Depan." Buku itu antara lain bicara soal doktrin Dwifungsi ABRI yang telah lama bercokol di pentas perpolitikan nasional. Inti sari isi buku itu adalah menganjurkan agar tentara kembali ke tugas profesionalnya sebagai militer.

Mantan Pangdam Jaya ini memperistri Nora Trystiana putri Jenderal TNI Wakil Presiden Republik Indonesia (1993-1998) Try Sutrisno yang mantan Wakil Lihat Daftar Presiden Republik Indonesia
Presiden RI. Dikaruniai tiga orang anak, Ryano Patriot, Dwinanda Patriot , dan Tryananda Patriot.

Nama alumni pendidikan militer Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Akabri Darat tahun 1973, ini mulai dikenal luas saat menjadi salah satu komandan Kontingen Garuda XII di Kamboja pada 1990-an, tatkala berpangkat kolonel. Ia banyak menjadi sumber berita. Dari Kamboja ia menjadi Komandan Brigade Infanteri 17 Kostrad, lalu Aspos Kasdam VII/Wirabuana, lalu Kepala Staf Divif 2/Kostrad, Kasdam II/Sriwijaya, Pangdif 2/Kostrad, Kepala Staf Kostrad, dan yang terbaru sebagai Panglima Kodam V/Brawijaya (1999), Pangdam Jaya (1999-2000), Pangkostrad (Agustus 2000 - 2002), dan menjadi KSAD sejak 2002.

Jenderal berbintang empat, ini berasal dari daerah yang sama dan dekat pula dengan Ketua MPR (2009-2014) Taufiq Kiemas suami Presiden RI Presiden Republik Indonesia Kelima (2001-2004) Megawati Soekarnoputri. Maka saat diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), ia harus menghadapi isu bermacam-macam. Misalnya, isu dikatrol menjadi KSAD karena nepotisme dan koneksi Palembang. Tetapi, "Saya bukan Palembangisme," bantahnya tegas.

Bintangnya mulai bersinar saat berpangkat kolonel. Namun, dia mulai diperhitungkan sebagai prajurit sejati saat melakukan gelar pasukan sehari sebelum Presiden Presiden Republik Indonesia Keempat (1999-2001) Abdurrahman Wahid menyampaikan pidato pertanggungjawaban di Sidang Istimewa (SI) MPR, Minggu 22 Juli 2001. Itu adalah masa menjelang kejatuhan Wahid.

Sehingga, gelar pasukan itu dinilai berbagai pihak sebagai sinyal keberpihakan TNI terhadap masa depan bangsa yang lebih baik mengingat doktrin politik TNI adalah doktrin politik negara. Apa yang terbaik bagi negara adalah yang terbaik bagi TNI.

Gelar pasukan yang kata Ryamizard sudah seizin Presiden Wahid, bertajuk Apel Kesiapan TNI di Silang Monas tepat di depan Istana Merdeka diikuti tak kurang 2.000 personil TNI dan dipimpin langsung oleh Ryamizard Ryacudu, selaku Pangkostrad jenderal berbintang tiga ketika itu. Antara lain disertakan 81 kendaraan lapis baja dari Kostrad dan Korps Marinir.

Yang menarik, sebelum sampai ke tempat upacara, kendaraan lapis baja itu telah lebih dahulu melintasi jalan-jalan utama di Jakarta dan menarik perhatian masyarakat. Unsur yang dilibatkan ketika itu adalah TNI Angkatan Darat (AD) yang terdiri dari Batalyon 323 dan 320 (420 personel), Yon Linud 328 (160), Kopassus TNI AD (180), Kodam Jaya yang terdiri dari Yon Kav 7 dan 9 (200), Yon 203 (225), Marinir TNI AL (535), Armada Barat TNI AL (206), dan Skuadron 461 Korpaskhas TNI AU (120).

"Tidak ada yang istimewa dalam apel ini. Apel ini adalah apel yang biasa dilakukan seluruh prajurit. Tujuan utama apel ini untuk kekompakan, karena dengan kekompakan yang ditunjukkan ke masyarakat diharapkan masyarakat merasa tenang, aman, dan terlindungi," kata Ryamizard waktu itu.

Apel serupa kembali digelar Ryamizrad menjelang akhir 2003 lalu, sudah dalam jabatannya sebagai KSAD. Namanya Gelar Juang Kartika TNI Angkatan Darat. Pesannya sederhana saja, memberi warning agar Pemilu 2004 tidak berdarah-darah. Namun, anehnya warning ini malah dianggap beberapa orang politisi dan pengamat politik sebagai pertanda masih adanya niat militer memasuki area pilitik. Hal yang kemudian dibantahnya dengan tegas.

Profesional

Sikap profesionalisme Ryamizrad selalu tampak menonjol dalam memandang setiap persoalan konflik di daerah. Tentang keberadaan TNI di daerah konflik itu -- yang suka tidak suka, pasti menimbulkan ekses berupa korban jiwa maupun harta benda di kalangan tentara, gerakan separatis, dan rakyat sipil yang kadang lalu dimanfaatkan sekelompok orang tertentu untuk menyudutkan tentara -- Ramizard menyebutkan bahwa keberadaan militer di wilayah-wilayah konflik itu adalah atas kebijakan pemerintah.

Namun ia melihat, seringkali benturan-benturan yang terjadi di lapangan secara tidak langsung disebabkan oleh kebijakan politik yang tak pasti dalam penyelesaian konflik dan/atau separatisme di daerah.

Dia menggambarkan, tentara maunya tinggal "pithes" atau pencet saja jika ingin menyelesaikan persoalan di daerah konflik.

Namun, menurutnya, setiap konflik mempunyai akar persoalan dan cara penyelasaian yang berbeda terutama dari sudut pandang TNI. Daerah konflik Pejuang dari Aceh, misalnya, sepanjang Gerakan Separatis Pejuang dari Aceh (GSA) menginginkan merdeka dan tidak mau mengakui NKRI maka Ryamizard yakin perdamaian pasti tidak akan tercapai. Sebab TNI maunya Pejuang dari Aceh tetap bagian dari NKRI. Karena itu, solusinya adalah GSA harus bergabung dan mengakui NKRI, baru persoalan akan selesai.

Tentang Papua, menurutnya, penyelesaiannya sudah lebih ke arah politis yang juga melibatkan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Australia. Dan itu urusannya para Lihat Daftar Tokoh Politisi
politisi. Kata Ryamizard, di sini urusan tentara adalah dengan kekuatan senjata yang tinggal pencet saja sebab jaringan separatis sudah diketahui di mana-mana.

Di kalangan militer, Ryamizard memang dianggap benar-benar prajurit profesional dan tidak banyak melakukan politicking. Karir politiknya diperkirakan akan mencapai puncak, pada waktunya.

Calon Panglima TNI

Presiden Presiden Republik Indonesia Kelima (2001-2004) Megawati Soekarnoputri menjelang akhir jabatan, tepatnya 8 Oktober 2004, dalam surat kepada DPR mengajukan Ryamizard sebagai calon Panglima TNI menggantikan posisi Jenderal Panglima TNI RI (2002) Endriartono Sutarto yang surat pengunduran dirinya telah disetujui.

Alasan Megawati mengajukan Ryamizard di ujung masa jabatannya sebagai presiden itu dikarenakan dua kepala staf TNI lainnya kala itu sudah memasuki masa pensiun. Sementara, Panglima TNI Jenderal Panglima TNI RI (2002).

Endriartono Sutarto sendiri sudah dua kali mengajukan pensiun. Makanya, Megawati merasa mengambil kebijakan yang tidak salah. DPR pun sempat memproses dan menyetujui Ryamizard menjadi Panglima TNI.

Namun Presiden Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014) Susilo Bambang Yudhoyono yang menggantikan Mega bulan berikutnya, hanya sepekan setelah dilantik, mengirim surat ke DPR yang intinya mencabut surat pengajuan Presiden sebelumnya.

Surat pencabutan Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014) Presiden SBY itu menimbulkan silang pendapat di DPR dan kalangan masyarakat. DPR pun mengajukan hak interpelasi. Lalu Presiden ke DPR dan dicapai kesepakatan bahwa Presiden akan segera mengajukan nama calon Panglima TNI lagi ke Senayan. Untuk mendinginkan suasana, ditiupkan kemungkinan Ryamizard akan diajukan kembali.

Kemudian pada Februari 2005, Markas Besar TNI mengajukan kembali nama Ryamizard dalam satu paket dengan rencana pergantian kepala staf angkatan kepada Presiden. Sebagai orang paling senior di antara ketiga kepala staf angkatan itu, Ryamizard dianggap lebih berpeluang diajukan.

Sejumlah kalangan juga beranggapan Presiden akan mengajukan nama Ryamizard sesuai dengan ketentuan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 yang mengharuskan Presiden mengajukan satu nama Panglima TNI ke DPR untuk disetujui.

Tapi anggapan dan perkiraan itu ditepis saat Presiden masih memperpanjang masa jabatan panglima hingga akhir 2005. Sebaliknya, Presiden mengganti tiga kepala staf angkatan, termasuk Ryamizard, KSAD waktu itu.

Terkesan Presiden Republik Indonesia Keenam (2004-2014) Presiden SBY sengaja mengulur waktu untuk menghindari Ryamizard jadi Panglima TNI. Apalagi ketika itu umur Ryamizard sudah menjelang usia pensiun sebagaimana disyaratkan Undang-Undang TNI, 56 tahun.

Publik pun bertanya, apakah memang ada masalah pribadi antara SBY dengan Ryamizard, yang memengaruhi sehingga SBY tak menghendaki Ryamizard jadi Panglima TNI?

Ryamizard dan SBY satu angkatan di Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Akabri ( masuk 1970). Ryamizard sebenarnya sudah diterima satu tahun sebelum SBY masuk Wakil Kepala Staf Angkatan Darat.

Akabri. Tapi kecelakaan saat pelonco di Gunung Tidar, Magelang, mematahkan kaki Ryamizard. Akibatnya, setahun kemudian Ryamizard mencoba lagi dan lolos. Di situ ia bertemu SBY, menjadi kawan seangkatannya.

Namun, dalam perjalanannya, SBY duluan lulus (1973). Ryamizard baru lulus setahun kemudian, 1974. Tiga orang taruna kawan seangkatannya bernasib serupa, tertunda kelulusannya karena kena skorsing. Salah satu kawannya itu adalah Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Prabowo Subianto, putra begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo yang kemudian menjadi menantu mantan Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988) Presiden Soeharto.

Hubungan Ryamizard dan SBY kembali berlangsung setelah keduanya dilantik menjadi perwira TNI-AD. Tahun 1993, tugas mempertemukan mereka di Markas Brigif Lintas Udara 17/Kujang 1 Kostrad, Jakarta. Saat itu SBY sudah kolonel dan menjadi komandan menggantikan Kolonel Inf. Sugiono. Ryamizard sudah letkol dan menjadi Kepala Staf Brigif Linud 17/Kujang I. Satuan elite ini terdiri dari tiga batalion dan dikenal punya prestasi tempur legendaris. Tahun 1997, mereka bertemu lagi di Palembang. SBY menjadi Pangdam II Sriwijaya, Ryamizard menjadi Kepala Staf Kodam Sriwijaya.

Salah satu orang dekat SBY di Istana menceritakan, sebagaimana ditulis Tempo Edisi 23-29 Januari 2006, terlepas dari terjadinya politisasi Panglima TNI di DPR, Oktober 2004, sebenarnya SBY memang berniat mengajukan nama Ryamizard sebagai pengganti Sutarto. Konon, pada 27 Oktober 2004, sehari setelah SBY mengirimkan surat ke DPR, menurut sumber ini, Presiden bertemu dengan Ryamizard di Istana Merdeka. Pertemuan itu luput dari perhatian Lihat Daftar Wartawan
wartawan.

Dua jam pertemuan, hanya lima menit mereka bicara serius. Selebihnya, reuni sesama kawan lama. Intinya, Presiden, kata orang dekat SBY ini, minta Mizard membenahi TNI. "Satu-satunya nama panglima di saku saya adalah Abang (Ryamizard)," kata sumber ini menirukan SBY.

SBY juga menyatakan ingin melakukan pertemuan berkala dengan Mizard. Pesan lainnya, Ryamizard diminta tak banyak bicara dan lebih aktif di kegiatan sosial. Setelah itu, Mizard pun memilih banyak mengerem bicara. Tugas-tugas sosial juga lebih banyak dilakukannya. Misalnya merancang TNI Manunggal Desa di sejumlah desa di Aceh. Bahkan program itu dinilai efektif memulihkan Aceh, pasca-tsunami.

Tapi sejak itu tak ada kabar lagi. Pertemuan itu adalah yang pertama dan yang terakhir kalinya. Selain acara formal, tak ada lagi pertemuan berkala seperti yang dimaksud Presiden. Sampai akhirnya, Presiden memutuskan memperpanjang masa tugas Panglima TNI dan mengganti tiga kepala stafnya, termasuk Ryamizard. "Sejak itu, Pak Mizard tahu, pertemuan itu tak pernah akan ada," kata mantan anggota tim sukses SBY ini.

Skenario Istana memang berubah. Sumber Tempo menyebutkan, atas sejumlah masukan, Presiden akhirnya memperpanjang masa tugas panglima demi mengulur waktu. Selain menyiapkan jago baru, juga membuat alasan kuat yang membuat Presiden tidak memilih Ryamizard. Salah satunya adalah karena usia mantan KSAD itu memasuki masa pensiun. "Bukan cuma kurang sreg, tapi juga perlu adanya penggiliran angkatan untuk Panglima TNI sesuai dengan undang-undang," kata pengamat politik Ikrar Nusa Bakti kepada Nuraini dari Tempo.

Tapi, yang jelas, kata orang dekat Presiden, Ryamizard tak disukai Amerika. Selain menganggap dia bertanggung jawab atas kasus Timika, Washington kabarnya menilai sosok Ryamizard sebagai jenderal yang punya closed mind (kolot). Salah satu yang disoal adalah buku Indonesia Terjebak Perang Modern yang dilansir Seskoad, akhir Desember 2004. Isi buku itu sedikit-banyak memposisikan Indonesia sebagai pihak yang berseberangan dengan Amerika Serikat.

Buku itu, kata sumber Tempo, sempat dilarang Presiden. Malah dua hari sebelum peluncuran buku itu, panitia akhirnya meminta izin ke Wakil Presiden Wakil Presiden Republik Indonesia (2004-2009), Ketua Umum PMI

Jusuf Kalla. Acara berlangsung mulus. Dan jadilah buku itu tanpa ucapan terima kasih kepada Presiden. Ryamizard sendiri membantah ketika dikonfirmasi sikap Presiden soal ini. "Tidak, kok. Dua hari sebelum peluncuran, Danseskoad sudah berbicara langsung dengan Presiden. Saya kira beliau setuju," ujarnya.

Soal perdamaian Aceh juga jadi ganjalan. Sikap keras tanpa kompromi mantan KSAD ini dianggap bisa membahayakan perdamaian di Aceh yang sedang dirintis. Apalagi, mantan KSAD ini dianggap tak setuju dengan hasil MOU Aceh di Helsinki. Dan yang terakhir, intinya Istana menyoal loyalitas Ryamizard. "Termasuk karena terlalu dekat dengan mantan presiden Megawati," kata sumber Tempo ini.

Agaknya, Ryamizard sudah paham betul, ini adalah babak akhir dari perjalanan kariernya di TNI. Penjelasan Presiden melalui Panglima TNI pekan lalu sudah sangat terang-benderang. "Presiden memilih KSAU Marsekal TNI Menko Polkam (2009-sekarang).

Djoko Suyanto demi rotasi di TNI," kata Sutarto. Tidak dipilihnya Ryamizard, kata Sutarto, karena mantan KSAD itu akan segera memasuki masa pensiun.

Menurut Indra Bambang Utoyo, sudah lama Ryamizard mengetahui babak akhir cerita Panglima TNI. "Sudah lama ia menyatakan legowo. Yang penting kini baginya, pengabdian bagi negara bisa dengan apa saja," ujarnya.

Seperti juga lakon Bima, tulis Tempo, tokoh wayang yang digandrunginya, begitulah babak akhir jenderal Ryamizard. Karena terlalu lurus, Bima tak pernah menjadi mahasenapati dalam Perang Baratayuda. Dan Jenderal "Bima" Ryamizard pun demikian. Ia tak akan menjadi mahasenapati Yudhoyono

Copyright © tokohindonesia.com

Read More